Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memanggil pihak Australia terkait penyadapan yang mereka lakukan terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dan sejumlah pejabat RI lain.
“Kami gusar dan kecewa. Kami akan memanggil pihak Australia untuk menjelaskan duduk perkara ini,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 18 November 2013. Ia khawatir masalah penyadapan Australia terhadap Indonesia akan meluas dan makin mengganggu hubungan diplomatik antara kedua negara.
Dari segi tata krama diplomasi, ujar Priyo, Australia telah melakukan hal yang tak patut sebagai negara sahabat Indonesia. Apalagi selama ini Indonesia merupakan negara yang amat terbuka soal informasi, termasuk soal pembahasan anggaran militer dan kementeriannya.
“Pembahasan di DPR dan pemerintah kita sudah sangat terbuka. Sejauh itu tidak menyangkut rahasia dapur kita, pasti informasinya akan diberikan,” kata Priyo.
Politisi Golkar itu mendesak pemerintah bersikap lebih tegas dalam meminta penjelasan dari Australia. “Diplomasi Indonesia sopan-santun dan bagus, tapi jangan terlalu lembek. Ada saatnya kita berdiplomasi ala koboi,” ujar Priyo. Ia juga meminta intelijen RI memperkuat diri sehingga negara asing tak bisa seenaknya menyadap pejabat-pejabat di Indonesia.
Penyadapan terhadap Presiden SBY diungkap oleh harian Inggris The Guardian dan harian Australia The Sydney Morning Herald, Senin 18 November 2013. Merujuk pada dokumen mantan kontraktor Badan Intelijen AS Edward Snowden, kedua media itu menyatakan bukan hanya SBY yang menjadi target penyadapan Badan Intelijen Australia (DSD), tapi juga Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Dubes RI untuk As Dino Patti Djalal, mantan Menkeu RI yang kini menjabat Direktur Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, dan mantan Menpora Andi Mallarangeng.
Guardian melansir, dokumen yang mereka peroleh dari Snowden menunjukkan materi presentasi DSD dalam format Power Point. Dalam dokumen itu tertera jenis peralatan komunikasi yang dimiliki oleh para target DSD, misalnya ponsel Nokia E-90-1 yang digunakan Presiden SBY dan Ani Yudhoyono, serta BlackBerry Bold 9000 yang dipakai Wakil Presiden Boediono.
Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan negaranya tidak menyadap, melainkan meneliti. “Kami menggunakan informasi yang kami kumpulkan demi kebaikan, termasuk untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia,” kata dia dalam kunjungan Wapres Boediono ke Australia belum lama ini.
Sumber : vivanews.com
0 komentar:
Post a Comment