Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan menarik 3 menterinya di kabinet sebelum ada kata 'cerai' dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PKS tak akan mengambil sikap sebelum SBY menjelaskan langsung posisinya di koalisi.
"Ya nunggu dulu pernyataan dan penjelasan Presiden SBY soal koalisi. Baru setelah itu PKS akan ambil langkah,"kata Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).
Setelah SBY memastikan menendang PKS dari koalisi, PKS akan mengambil sikap konkret. PKS memang sadar telah melanggar kontrak politik karena melawan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.
"Karena itu PKS siap menerima konsekuensi apapun dari sikap politiknya menolak tegas kenaikan harga BBM,"tegasnya.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman meminta Partai Keadilan Sejahtera segera menyatakan mundur dari koalisi. Tak perlu menunggu Presiden SBY berpidato mengenai sikap Setgab yang sudah jelas.
"Alangkah lebih terhormat apabila PKS menyatakan mundur sebelum Pak SBY menyampaikan keputusan rapat Setgab. Dengan demikian kita. Kalau mereka tidak mau menarik diri ya kita tunggu saja Pak SBY menyatakan langsung," kata Hayono kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).
Menurut Hayono, mendepak PKS dari koalisi bukan perkara mudah. Kalau saja PKS tidak terus menentang kebijakan pemerintah, menurutnya, tak mungkin Setgab koalisi memangkas posisi PKS di Setgab.
"Perubahan sikap PKS di rapat paripurna DPR bertentangan dengan partai koalisi itu sangat tidak bisa diterima. Mengapa demikian, karena masalah BBM ini masalah yang sangat prinsip bagi Presiden SBY yang juga ketua Setgab. Jadi kalau yang lalu saya pikir masih bisa ditolerir, menurut saya kali ini tidak bisa ditolerir," katanya.
Sumber : detik.com
"Ya nunggu dulu pernyataan dan penjelasan Presiden SBY soal koalisi. Baru setelah itu PKS akan ambil langkah,"kata Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).
Setelah SBY memastikan menendang PKS dari koalisi, PKS akan mengambil sikap konkret. PKS memang sadar telah melanggar kontrak politik karena melawan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.
"Karena itu PKS siap menerima konsekuensi apapun dari sikap politiknya menolak tegas kenaikan harga BBM,"tegasnya.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman meminta Partai Keadilan Sejahtera segera menyatakan mundur dari koalisi. Tak perlu menunggu Presiden SBY berpidato mengenai sikap Setgab yang sudah jelas.
"Alangkah lebih terhormat apabila PKS menyatakan mundur sebelum Pak SBY menyampaikan keputusan rapat Setgab. Dengan demikian kita. Kalau mereka tidak mau menarik diri ya kita tunggu saja Pak SBY menyatakan langsung," kata Hayono kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).
Menurut Hayono, mendepak PKS dari koalisi bukan perkara mudah. Kalau saja PKS tidak terus menentang kebijakan pemerintah, menurutnya, tak mungkin Setgab koalisi memangkas posisi PKS di Setgab.
"Perubahan sikap PKS di rapat paripurna DPR bertentangan dengan partai koalisi itu sangat tidak bisa diterima. Mengapa demikian, karena masalah BBM ini masalah yang sangat prinsip bagi Presiden SBY yang juga ketua Setgab. Jadi kalau yang lalu saya pikir masih bisa ditolerir, menurut saya kali ini tidak bisa ditolerir," katanya.
Sumber : detik.com
0 komentar:
Post a Comment