Kemunculan mantan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden RI membuat Amerika Serikat canggung dan pusing. Apabila Prabowo terpilih, maka untuk kali kedua AS harus memberikan visa kepada individu yang sebelumnya mereka tolak.
Kantor berita Reuters, Rabu 21 Mei 2014, menulis peluang Prabowo untuk memenangkan Pilpres kian besar karena partai terbesar kedua di Indonesia, Golkar, memilih untuk merapatkan barisan ke Prabowo. Padahal sebelumnya berembus kabar Golkar akan memberikan dukungan untuk PDIP yang mengusung Joko Widodo sebagai capres.
Prabowo termasuk individu yang dibenci AS karena dituduh terlibat dalam aksi penculikan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu pengajuan visanya tidak pernah dikabulkan oleh pemerintah AS.
New York Times pada Maret 2000 melaporkan Departemen Luar Negeri AS menolak pemberian visa kepada Prabowo. Padahal saat itu Prabowo hendak menghadiri upacara kelulusan anaknya di Boston. Sampai saat ini Deplu AS tidak pernah mengungkapkan alasan mereka menolak memberi visa untuk Prabowo.
Pada tahun 2012, Prabowo pernah mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak bisa memperoleh visa ke AS sehubungan dengan tindak kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di RI paska jatuhnya rezim Soeharto. Namun Prabowo menyatakan tidak terkait dalam insiden itu.
Kasus Narendra Modi
Kasus lainnya yang membuat AS pusing dan terpaksa mengubah kebijakan soal pemberian visa yakni ketika Narendra Modi dinyatakan menang dalam Pemilu India kemarin. Modi pernah dilarang menjejakkan kaki ke Negeri Paman Sam pada tahun 2005.
Pengajuan visa Modi ditolak karena berdasarkan UU tahun 1998 di AS, orang asing dilarang masuk ke negeri itu apabila melakukan tindak kekerasan terkait kebebasan beragama. Modi dituduh terlibat dalam kerusuhan berbasis agama di negara bagian Gujarat pada tahun 2002.
Dalam kerusuhan di Gujarat itu, lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas. Sebagian besar dari mereka Muslim. Namun Modi membantah terlibat dan tidak pernah diproses hukum di India.
Apapun, setelah dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu pekan lalu, Presiden AS Barack Obama langsung menghubungi dia melalui telepon untuk memberi ucapan selamat. Obama juga mengundang Perdana Menteri terpilih India itu ke AS. Untuk diketahui, India memiliki hubungan kemitraan strategis dengan Gedung Putih.
Deplu AS akan memberikan visa jenis A-1 kepada Modi. Dengan visa ini, tiap kepala pemerintahan memiliki kekebalan diplomatik, kecuali pemberian visa oleh Deplu AS itu ditolak langsung oleh Obama –yang memiliki kewenangan menolak akses masuk bagi siapapun yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM serius, atau terlibat dalam tindakan itu.
Ketika ditanya apakah akan turut mengeluarkan visa bagi Prabowo seandainya dia terpilih sebagai Presiden baru RI, seorang pejabat Deplu AS menyatakan perlakuan serupa akan diterima Prabowo. Deplu AS, ujar pejabat itu, tidak membicarakan kasus visa per individu.
“Mereka berkunjung untuk kepentingan bisnis atas nama pemerintahan mereka. Namun tetap tunduk terhadap aturan hukum imigrasi AS,” kata pejabat tersebut.
Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu juga menyatakan AS akan berkomitmen untuk menjalin hubungan dekat dengan RI terlepas siapa pun yang jadi Presidennya.
Para analis juga sepakat dengan pemberian visa bagi Prabowo apabila dia menang Pilpres RI. Menurut pakar Asia Tenggara dari organisasi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Ernie Bower, kasus pemberian visa bagi Prabowo merupakan sakit kepala kedua yang tidak diinginkan Washington.
AS saat ini tengah berupaya menjalin hubungan lebih dekat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengimbangi Tiongkok. “Bagi AS, paling penting untuk fokus kepada pilihan rakyat Indonesia. Washington harus mampu menjalin dan bekerjasama dengan siapapun kandidat presiden yang terpilih,” kata Bower.
Sumber : viva.co.id
Kantor berita Reuters, Rabu 21 Mei 2014, menulis peluang Prabowo untuk memenangkan Pilpres kian besar karena partai terbesar kedua di Indonesia, Golkar, memilih untuk merapatkan barisan ke Prabowo. Padahal sebelumnya berembus kabar Golkar akan memberikan dukungan untuk PDIP yang mengusung Joko Widodo sebagai capres.
Prabowo termasuk individu yang dibenci AS karena dituduh terlibat dalam aksi penculikan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu pengajuan visanya tidak pernah dikabulkan oleh pemerintah AS.
New York Times pada Maret 2000 melaporkan Departemen Luar Negeri AS menolak pemberian visa kepada Prabowo. Padahal saat itu Prabowo hendak menghadiri upacara kelulusan anaknya di Boston. Sampai saat ini Deplu AS tidak pernah mengungkapkan alasan mereka menolak memberi visa untuk Prabowo.
Pada tahun 2012, Prabowo pernah mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak bisa memperoleh visa ke AS sehubungan dengan tindak kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di RI paska jatuhnya rezim Soeharto. Namun Prabowo menyatakan tidak terkait dalam insiden itu.
Kasus Narendra Modi
Kasus lainnya yang membuat AS pusing dan terpaksa mengubah kebijakan soal pemberian visa yakni ketika Narendra Modi dinyatakan menang dalam Pemilu India kemarin. Modi pernah dilarang menjejakkan kaki ke Negeri Paman Sam pada tahun 2005.
Pengajuan visa Modi ditolak karena berdasarkan UU tahun 1998 di AS, orang asing dilarang masuk ke negeri itu apabila melakukan tindak kekerasan terkait kebebasan beragama. Modi dituduh terlibat dalam kerusuhan berbasis agama di negara bagian Gujarat pada tahun 2002.
Dalam kerusuhan di Gujarat itu, lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas. Sebagian besar dari mereka Muslim. Namun Modi membantah terlibat dan tidak pernah diproses hukum di India.
Apapun, setelah dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu pekan lalu, Presiden AS Barack Obama langsung menghubungi dia melalui telepon untuk memberi ucapan selamat. Obama juga mengundang Perdana Menteri terpilih India itu ke AS. Untuk diketahui, India memiliki hubungan kemitraan strategis dengan Gedung Putih.
Deplu AS akan memberikan visa jenis A-1 kepada Modi. Dengan visa ini, tiap kepala pemerintahan memiliki kekebalan diplomatik, kecuali pemberian visa oleh Deplu AS itu ditolak langsung oleh Obama –yang memiliki kewenangan menolak akses masuk bagi siapapun yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM serius, atau terlibat dalam tindakan itu.
Ketika ditanya apakah akan turut mengeluarkan visa bagi Prabowo seandainya dia terpilih sebagai Presiden baru RI, seorang pejabat Deplu AS menyatakan perlakuan serupa akan diterima Prabowo. Deplu AS, ujar pejabat itu, tidak membicarakan kasus visa per individu.
“Mereka berkunjung untuk kepentingan bisnis atas nama pemerintahan mereka. Namun tetap tunduk terhadap aturan hukum imigrasi AS,” kata pejabat tersebut.
Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu juga menyatakan AS akan berkomitmen untuk menjalin hubungan dekat dengan RI terlepas siapa pun yang jadi Presidennya.
Para analis juga sepakat dengan pemberian visa bagi Prabowo apabila dia menang Pilpres RI. Menurut pakar Asia Tenggara dari organisasi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Ernie Bower, kasus pemberian visa bagi Prabowo merupakan sakit kepala kedua yang tidak diinginkan Washington.
AS saat ini tengah berupaya menjalin hubungan lebih dekat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengimbangi Tiongkok. “Bagi AS, paling penting untuk fokus kepada pilihan rakyat Indonesia. Washington harus mampu menjalin dan bekerjasama dengan siapapun kandidat presiden yang terpilih,” kata Bower.
Sumber : viva.co.id
0 komentar:
Post a Comment